Kabupaten Kutai merupakan kelanjutan dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Setelah Republik Indonesia berdiri, pada tahun 1947 Kesultanan Kutai Kartanegara dengan status Daerah Swapraja Kutai masuk kedalam Federasi Kalimantan Timur bersama-sama daerah Kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir. Kemudian pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat.
Kegiatan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis tim pengembang kurikulum di Kabupaten Kutai Kertanegara dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 12-16 Juli 2010 di Aula SMKN 2 Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pesertanya terdiri dari dari 40 orang TPK (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB), dan dinas pendidikan. Responden dari satuan pendidikanterdiri dari 60 orang (PAUD/TK, SD,SLB(SD,SMP,SMA), SMP, SMA, SMK, Dinas) Sedangkan, petugas pusat berjumlah 4 orang. Tim dari Puskur Drs. Ariantoni, Drs. Suherman, N.Priowicaksono, S.Kom dan TPK Provinsi Dr. Joko Iriandono, MA.
SK TPK sudah ada pada tahun 2010 dengan SK. Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara, Nomor 83/SK-Bup/HK/2010. Namun, pada tahun ini akan diadakan perubahan yang dikarenakan adanya anggota TPK yang pensiun dan mutasi. Selain itu, program kerja sudah ada, yaitu : (1) Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tingkat Provinsi Kabupaten Kota dan di Satuan Pendidikan; (2) Pelatihan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Daerah dan Lembaga Pendidikan; (3) Pendampingan, layanan dan konsultasi kurikulum dan pembelajaran bagi pihak yang membutuhkan; (4) Pembinaan, pemantauan/ monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum.
Adapun kendala yang dihadapi oleh TPK, yaitu: (1) TPK tidak bersifat melembaga sehingga sulit memprogramkan anggaran; (2) Belum ada dasar hukum pembentukan TPK sebagai lembaga permanen; (3) Program kerja inklusif dalam program kerja SKPD; (4) Masih kurangnya kompetensi anggota TPK untuk melakukan verifikasi KTSP yang baik secara substansial.Pelaksanaan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) melalui Bantuan Teknis Pengembang Kurikulum kepada Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Kutai Kertanegara secara umum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ini terlihat dari tugas yang dikerjakan oleh peserta dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu, peserta mengikuti tata tertib yang diajukan di seuaikan dengan budaya karakter bangsa yang sedang di terapkan.
Semua peserta dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, berperan aktif dalam kerja kelompok menyusun laporan hasil kunjungan sekolah dan menyusun KTSP dengan mengintegrasikan budaya dan karakter bangsa. Banyak harapan yang bisa diperoleh dari kinerja TPK untuk Kabupaten Kutai kertanegara ini. Sikap selalu berusaha mencari informasi, dan terbuka terhadap pengetahuan baru, yang ditunjukkan oleh para peserta diharapkan dapat memajukan pendidikan sehingga lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Kegiatan pemantapan TPK dan workshop pengembangan kurikulum dalam rangka bantuan teknis tim pengembang kurikulum di Kabupaten Kutai Kertanegara dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 12-16 Juli 2010 di Aula SMKN 2 Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pesertanya terdiri dari dari 40 orang TPK (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PLB), dan dinas pendidikan. Responden dari satuan pendidikanterdiri dari 60 orang (PAUD/TK, SD,SLB(SD,SMP,SMA), SMP, SMA, SMK, Dinas) Sedangkan, petugas pusat berjumlah 4 orang. Tim dari Puskur Drs. Ariantoni, Drs. Suherman, N.Priowicaksono, S.Kom dan TPK Provinsi Dr. Joko Iriandono, MA.
SK TPK sudah ada pada tahun 2010 dengan SK. Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara, Nomor 83/SK-Bup/HK/2010. Namun, pada tahun ini akan diadakan perubahan yang dikarenakan adanya anggota TPK yang pensiun dan mutasi. Selain itu, program kerja sudah ada, yaitu : (1) Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tingkat Provinsi Kabupaten Kota dan di Satuan Pendidikan; (2) Pelatihan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Daerah dan Lembaga Pendidikan; (3) Pendampingan, layanan dan konsultasi kurikulum dan pembelajaran bagi pihak yang membutuhkan; (4) Pembinaan, pemantauan/ monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum.
Adapun kendala yang dihadapi oleh TPK, yaitu: (1) TPK tidak bersifat melembaga sehingga sulit memprogramkan anggaran; (2) Belum ada dasar hukum pembentukan TPK sebagai lembaga permanen; (3) Program kerja inklusif dalam program kerja SKPD; (4) Masih kurangnya kompetensi anggota TPK untuk melakukan verifikasi KTSP yang baik secara substansial.Pelaksanaan Bantuan Teknis Tim Pengembang Kurikulum (TPK) melalui Bantuan Teknis Pengembang Kurikulum kepada Tim Pengembang Kurikulum di Kabupaten Kutai Kertanegara secara umum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ini terlihat dari tugas yang dikerjakan oleh peserta dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu, peserta mengikuti tata tertib yang diajukan di seuaikan dengan budaya karakter bangsa yang sedang di terapkan.
Semua peserta dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, berperan aktif dalam kerja kelompok menyusun laporan hasil kunjungan sekolah dan menyusun KTSP dengan mengintegrasikan budaya dan karakter bangsa. Banyak harapan yang bisa diperoleh dari kinerja TPK untuk Kabupaten Kutai kertanegara ini. Sikap selalu berusaha mencari informasi, dan terbuka terhadap pengetahuan baru, yang ditunjukkan oleh para peserta diharapkan dapat memajukan pendidikan sehingga lebih baik lagi di masa yang akan datang.
